Mualaf Ini Jual Semua Harta demi Tangani Corona

Mualaf Ini Jual Semua Harta demi Tangani Corona

Mei 04, 2020

Koh Steven Indra Wibowo, dari Mualaf Center Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji tahun 2017 berjumpa dengan Habib Rizieq Shihab

Sulthan.co.id, Jakarta - Seorang mualaf menjual hampir seluruh hartanya untuk membantu menangani dampak pandemi wabah corona atau Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Dia adalah Steven Indra Wibowo, pendiri sekaligus ketua Mualaf Center Indonesia.

Bagi Koh Steven, sapaan akrabnya, harta hanyalah titipan Allah SWT dan yang namanya titipan pasti akan kembali. Maka hanya ada dua, kembali dalam keadaan dipaksa karena suatu musibah dan sebagainya atau mengembalikannya dalam bentuk sedekah.

"Saya memilih mengembalikan ini dengan cara yang baik. Ini harta pinjaman dari Allah, saya cuma ingin balikin, momennya sekarang lagi bagus. Ya sudah aku balikin aja. Karena cepat atau lambat itu akan kembali, dan akan Allah minta pertanggungjawaban," kata dia dikutip dari Republika.co.id.

Koh Steven menjelaskan, Rasulullah SAW pun pernah memperingatkan orang-orang, bahwa ada dua hal yang tidak disukai anak Adam. Pertama, kematian, padahal ini lebih baik daripada fitnah.

Kedua, adalah kefakiran atau kemiskinan. Padahal dengan sedikitnya harta, maka sedikit pula yang dihisab pada hari akhir nanti.

"Aku berpatokan pada hal itu saja, ya sudahlah ini balikin saja. Dulu waktu saya mualaf juga dibikin miskin kok. Dan Allah bisa bikin saya seperti sampai kemarin. Tidak akan sulit bagi Allah  mengembalikanku ke posisi kemarin. Yang penting kan tauhidnya kita, yakin Allah akan cukupin itu semua," katanya.

Koh Steven telah menjual dua rumah, tujuh mobil, tiga motor gede alias moge miliknya. Harta yang tersisa kini tinggal satu rumah di Salatiga, yang masih menunggu pemilik barunya.

"Sisa satu rumah ini, yang lagi ditawarin, dan satu motor Beat yang saya pakai," katanya.

Selama dua bulan belakangan, Koh Steven tinggal di Yogyakarta di sebuah rumah kontrakan bersama tim yang terdiri dari 11 orang. Sedangkan istrinya berada di Bandung tinggal bersama orang tuanya.

"Istri saya numpang di rumah mertuaku. Aku di Yogyakarta sudah dari Februari, jadi memang sudah prepare (bersiap)," ucapnya.

Dengan dana yang dia miliki, Koh Steven telah memproduksi 48 ribu pakaian hazmat untuk dibagikan secara gratis ke 4.781 fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Fasilitas kesehatan dimaksud meliputi rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, hingga puskesmas.

"Sampai ke tempat pemakaman umum kita kirim hazmat juga, untuk mereka yang memakamkan korban meninggal. Dan yang boleh minta itu hanya fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan yang resmi. Dokter dan perawat yang resmi," ujarnya.

Selain memproduksi hazmat, Koh Steven juga telah memasang surgical gown ke 43 ribu pakaian Alat Pelindung Diri (APD) sumbangan yang diterima banyak rumah sakit. Surgical gown ini dipasang karena APD sumbangan tersebut belum berstandar WHO.

"Daripada tidak bisa dipakai, mereka minta memasang surgical gown di bagian dalam hazmat, supaya di bagian yang dijahit itu jika virus masuk maka ditahan surgical gown. Karena kan tidak boleh dijahit, agar tidak tembus," tuturnya.

Sebelum memproduksi hazmat, Koh Steven terlebih dulu memproduksi masker. Total masker yang telah diproduksi dan dibagikan secara gratis sebanyak 150 ribu masker, 12 ribu di antaranya merupakan masker N95 yang tujuh lapis dan sisanya masker medis tiga lapis.

Saat ini, pun dia sedang memproduksi 60 ribu masker medis dan 8.000 masker N95. "Setelah masker, baru ke (memproduksi) hazmat, tetapi saat itu butuh uang lagi, lalu saya jual mobil satu per satu," ujar dia.

Total nilai uang yang telah Koh Steven gelontorkan untuk memproduksi APD berstandar WHO, memasang surgical gown pada APD, dan masker mencapai Rp 11,2 miliar. "Kalau sama mesin (beli impor untuk produksi) itu sekitar Rp 12,8 miliar," kata dia.

Tak hanya hazmat dan masker, Koh Steven juga membagikan gratis total 80 ribu liter hand sanitizer, ribuan paket sembako dan makanan siap saji. Hingga kini total paket sembako yang telah dibagikan sebanyak 120 ribu paket. Sedangkan total paket makanan siap santap yang dibagikan gratis ke seluruh Indonesia, 560 ribu paket.

"Di tiap wilayah aku menggerakkan warung makan lokal termasuk juga tempat fast food. Aku bagikan bukan hanya untuk Muslim saja, tetapi semua yang lapar kita kasih," jelasnya.

Koh Steven melalui Yayasan Mualaf Center Indonesia, juga membuka donasi bagi siapa pun yang ingin membantu. Untuk donasi, bisa dikirimkan ke Bank BTN Cabang Depok nomor rekening 0025-4015-0001-7445 atas nama Yayasan Mualaf Center Indonesia.

Hingga kini, total donasi yang terkumpul sudah sebesar Rp 480 juta. Jumlah ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan makanan.

Apalagi dana yang dia miliki pun kian menipis. Dia berharap langkahnya dapat diikuti oleh banyak orang. Semula makanan siap saji yang dikirim itu bisa 2.000 paket sehari, tetapi kini berkurang menjadi 700 atau 1.000.

Paket sembako yang dikirim juga tidak sebanyak sebelumnya, karena kini hanya 200-300 paket sembako yang dikirim tiap hari. Total dana yang dihabiskan per hari untuk sembako dan makanan siap santap sebesar Rp 50 juta.

"Aku berharap gerakan ini diduplikasi oleh orang lain, karena kapasitasku ini akan berakhir, pasti ada ujungnya. Dan ini akan menjadi panjang dan lama. Orang lapar pasti ada terus," ujarnya.

Koh Steven juga buka-bukaan soal mengapa dia memahami pakaian hazmat yang berstandar WHO. Dia bekerja di sebuah perusahaan riset di Singapura, yang salah satu kliennya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan WHO menjadi subklien. Perusahaan riset sosial ini mengurus soal peredaran obat dan kadar gizi buruk di beberapa negara.

Pada Januari 2020, Koh Steven dan rekan kerjanya yang lain rapat bersama WHO. Saat itu disebutkan mengenai virus yang akan menjadi pandemi global, dan hanya soal waktu kapan WHO mengeluarkan pernyataan.

Semula Koh Steven mengira virus ini seperti MERS sehingga yang dibutuhkan hanya masker. Ia pun mencoba memproduksi masker sendiri dengan mengimpor alat produksi dan bahan untuk dibagikan gratis. Total biaya saat itu habis sekitar Rp 500 juta.

"Tetapi ternyata penyakit ini naik. Terus aku coba cek tenaga medis, ternyata Indonesia sudah mengekspor hazmat atau APD-APD cukup banyak. Ya sudah, bikin hazmat. Beli alat-alatnya dari Guangzhou, China, dari sana dikirim ke Taiwan lalu ke Singapura lalu ke Indonesia," ucap dia.

Untuk bahan, Koh Steven mengimpor dari Jepang. Bahannya terbilang bagus dan tidak terlalu mahal. Koh Steven kemudian belajar dari teman-teman di WHO tentang caranya sanitizing, sterilisasi, dan bagaimana memasukkannya ke dalam bahan.

"Terus (belajar tentang) UV segala macam, beli UV Chamber, bikin ruangannya khusus untuk sterilisasi. Alhamdulillah, ya sudah akhirnya mencetak sendiri dulu," kata dia.

Kini, ada 70 lebih penjahit yang membantu memproduksi ribuan hazmat. Mesin-mesin jahit yang diimpor itu ditaruh di rumah si penjahit agar mudah dikerjakan. Koh Steven menanggung biaya listrik rumah, termasuk juga membayar puluhan penjahit tersebut. Para penjahit ini bekerja lebih dari 12 jam dan ongkos lemburnya tidak dibayar.

"Aku bilang dari awal ke mereka, ini untuk didonasikan, buat berkhidmat. Kata mereka nggak apa-apa, sekalian beramal. Mereka dibayar normal, tetapi lemburannya tidak dibayar," katanya.

Koh Steven memastikan pakaian hazmat yang diproduksi tersebut sudah berstandar WHO. "Karena aku belajar dari situ. Aku tidak jual, aku tidak mencari cuan (uang) tidak mencari untung. Jadi produksi seaman mungkin, dan aku bagikan gratis," ujarnya.

Read more

Perawat Pasien Corona Dapat Kabar istri Meninggal Setelah 22 Hari Tak Ketemu

Perawat Pasien Corona Dapat Kabar istri Meninggal Setelah 22 Hari Tak Ketemu

April 26, 2020

Sulthan.co.id - Kisah mengiris hati datang dari seorang perawat yang bertugas di RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi. Bertugas merawat pasien Covid-19 di Kota Sukabumi, membuat pria ini tidak sempat pulang dan bertemu dengan istrinya hingga maut memisahkan.

Sebab sang istri yang merupakan seorang bidan di RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi telah meninggal dunia pada Minggu (19/4/2020) sekitar pukul 07.00 WIB. 

Humas RSUD Al-Mulk Lisna Agustiyah mengatakan, sebelum meninggal, bidan yang berusia 27 tahun tersebut tidak mengeluhkan apapun. Bahkan sehari sebelumnya, almarhumah masih sempat melaksanakan dinas siang dan pulang pukul 20.00 WIB.

Lisna menegaskan, sebelum meninggal, pada Hari Jumat almarhumah sempat menjalani rapid test dan hasilnya negatif. "Perlu kami tegaskan bahwa hari Jumat sudah dilakukan pemeriksaan rapid test pada almarhumah dan hasilnya negatif. Nanti juga akan ada press release dari Wali Kota," kata Lisna kepada sukabumiupdate.com.

Menurut Lisna, hingga kini, penyebab meninggalnya bidan itu masih menunggu hasil dari RSUD R Syamsudin SH. Karena ketika mengalami penurunan kesadaran, bidan itu dibawa ke RSUD R Syamsudin SH. "Meninggal di IGD Bunut (RSUD R Syamsudin SH). Ada penurunan kesadaran makanya dibawa ke Bunut," tambah Lisna.

Lisna mengungkapkan, bidan yang merupakan warga Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, sudah 22 hari tidak pernah bertemu dengan suaminya, karena sang suami bertugas menangani pasien Covid-19 di RSUD Syamsudin SH.

Lisna mengaku tidak menghadiri pemakaman almarhumah. Akan tetapi, suami almarhumi turut hadir dalam pemakaman tersebut. "Saya gak ikut pemakaman, tadi datang (ke rumah duka) udah selesai. Pas tadi takziyah, gak sempat ketemu (suami almarhumah), cuman sama ibunya aja ketemunya," katanya.

Read more

Guru Honorer di Riau Tak Terima THR

Guru Honorer di Riau Tak Terima THR

Mei 29, 2019

Foto : Gubernur Riau Syamsuar Saat Bertemu Perwakilan Guru Honorer

REPUBLIKRIAU.ID, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengakomodir tiga dari lima tuntutan guru honorer Provinsi Riau, yakni terkait BPJS kesehatan, penyesuaian gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pemberian pelatihan guna meningkatkan kompentensi guru honeree ke depan. 

Sedangkan dua diantaranya belum bisa diakomodir karena menyangkut aturan dan juga kebijakan pemerintah pusat.

Dua tuntutan tersebut yaitu terkait  Tunjangan Hari Raya (THR) dan  sertifikasi guru honorer daerah, karena untuk THR ini belum ada aturan yang memperbolehkannya. 

"Jauh hari sebelumnya kita juga sudah mempelajari tapi memang tidak bisa mengakomodir soal THR, karena aturan memang tidak diperbolehkan. Sehingga kalau dipaksakan akan menjadi temuan dan dikembalikan. Jadi tak mungkin sudah diberikan dikembalikan lagi atau jadi permasalahan," kata Gubri, Syamsuar usai menerima perwakilan guru honorer se-Riau di ruang Rapat Sekdaprov Riau, Rabu (29/5/2019). 

Dalam kesempatan itu, Gubri Syamsuar didampingi Asisten I Ahmad Syah Haroffie, Kadisdik Riau Rudyanto, Biro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani, Disnaker Riau Rasidin, BPKAD Riau Syarial Abdi serta beberapa pejabat terkait lainya. 

Sedangkan terkait sertifikasi, sebut Syamsuar, merupakan kebijakan pemerintah pusat yang akan mengeluarkan karena provinsi hanya memberikan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi. Seperti mengeluarkan SK guru honorer untuk persyaratan mendapatkan sertifikasi.

"Sertifikasi itu ada tesnya, jadi yang mengetes juga lansung dari pusat, karena sertifikasi ini ada anggarannya yang diberikan pusat untuk guru. Yang pasti untuk sertifikasi itu Pemprov Riau akan membantu guru dengan maksimal," katanya. 

Namun untuk masalah kesejahteraan guru ini, kata Syamsuar, sudah masuk dalam visi misinya, yaitu dalam mewujudkan pendidikan Riau berkualitas yang berawal dari kesejahteraan guru. Hanya saja saat ini belum bisa dioptimalkan karena APBD 2019 sudah disahkan sebelumnya, sehingga baru  bisa dimaksimalkan pada APBD Perubahan 2019. 

"Kita harap untuk sementara para guru honor dapat bersabar, yang pasti untuk kesejahteraan sudah kita pikirkan.  Insya Allah pasti kita tingkatkan," janjinya.

Sementara itu, Ketua DPP Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honorer Sekolah Negeri (FORGUPAHSN) Provinsi Riau ini, Ketua Eko Wibowo SPdi menyambut baik apa yang disampaikan gubernur Riau. 

Dia berharap ke depan kesejahteraan guru honorer di Riau dapat lebih diperhatikan dari sebelumnya. Apalagi para guru ini merupakan para pencetus generasi muda yang berakhlak mulia. 

"Kalau untuk sabar kita sudah puluhan tahun bersabar, tapi belum begitu diperhatikan. Dengan adanya ungkapan dari pak Gubernur kali ini memberikan harapan bagi kita para guru honorer," ujarnya.***

Sumber : Cakaplah

Read more

Pengunjung Mal Meningkat Jelang Lebaran

Pengunjung Mal Meningkat Jelang Lebaran

Mei 29, 2019

Foto : Salah satu pusat perbelanjaan di Pekanbaru

REPUBLIKRIAU.ID, PEKANBARU - Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Indonesia, di akhir Ramadan kegiatan di pusat perbelanjaan akan meningkat. Peningkatan tersebut sudah terlihat jauh sebelum Lebaran, yakni di pertengahan Ramadan.

Berbagai pusat perbelanjaan di Pekanbaru, mulai dari mal, pusat grosir, hingga pasar tradisional ramai dikunjungi penumpang. Peningkatan ini terjadi sejak pagi, siang, hingga malama hari. Berdasarkan pantuan di lapangan, peningkatan pengunjung pusat perbelanjaan makin meningkat saat malam hari.

Hal ini terjadi di antaranya di Mal Pekanbaru. Disampaikan Marketing Promotion Mal Pekanbaru (MP), Riza Budi, bahwa peningkatan pengunjung di tempatnya sudah terjadi sejak akhir pekan lalu. Peningkatan tersebut terjadi hingga dua kali lipat dibanding hari biasa.

“Kalau biasanya itu sekitar 30 ribu orang pengunjung saat weekend. Kalau sekarang sudah berkisar 50-60 ribu pengunjung,” ujar Riza pada Rabu (29/5/2019).

Untuk mengakomodir banyaknya pengunjung, manajemen MP juga memperpanjang jam opersional hingga pukul 23.00 WIB jika pengunjung tengah ramai. Namun untuk saat ini, pihaknya tidak memberikan promo midnight sale. “Namun demikian kita ada promo THR yang memberikan voucher senilai Rp 50 ribu. Tenant kita juga memberikan diskon hingga 70 persen,” ujar Riza.

Riza memprediksi pengunjung mal akan terus meningkat hingga malam lebaran nanti. Namun untuk hari Lebaran, MP hanya buka setengah hari mulai pukul 12.00 WIB siang hingga malam hari. Setelah itu MP tetap buka dengan waktu normal.***

Sumber : Cakaplah

Read more

Menuntut Yang Tak Ada, Mungkinkah?

Menuntut Yang Tak Ada, Mungkinkah?

Mei 29, 2019

Foto : Eros Djarot (Budayawan)

REPUBLIKRIAU.ID - Hasil Pemilu Pilpres 2019, membelah perasaan rakyat menjadi dua. Rakyat pendukung Jokowi, merasa tidak ada yang salah dengan Pemilu-Pilpres kali ini. Semua berjalan lancar dan membanggakan. Hingga detik penghitungan suara dimulai dengan pemunculan hasil penghitungan versi quick count, keadaan relatif berjalan lancar. Tidak ada bentrok massa dan kerusuhan yang berarti. Semua tenang  merasa aman karena pemilu berjalan lancar dan damai.

Bahkan sejumlah pengamat, memberikan penilaian Pemilu 2019 layak dinyatakan sebagai pemilu demokratis yang membanggakan. Masyarakat dunia memberi acungan jempol atas terselenggaranya Pemilu-Pilpres yang lancar dan damai yang berjalan tanpa ada kerusuhan dan bentrok massa yang berarti. Sementara pemilu damai ini diselenggarakan di sebuah negara yang rakyatnya terdiri dari ratusan suku dari sekian pulau berpenduduk padat dengan pemeluk agama-kepercayaan yang berbeda-beda.

Keadaan berbalik menjadi galau dan meresahkan, setelah pemilu memasuki tahapan hari pemungutan suara, tanggal 17 April 2019. Pasca rakyat Indonesia menentukan suara pilihannya di 800.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh pelosok Tanahair, barulah terbangun keresahan yang merebak dengan cepat. Berawal dari hasil hitungan cepat (quick count), perolehan suara dari dua kubu (01-02) yang menunjukan hasil tak seimbang. Kubu Jokowi (01) rata-rata meraup perolehan suara dengan angka persentase yang cukup meyakinkan melebihi perolehan suara kubu 02 (Prabowo-Sandi). Semua institusi penyelenggara quick count memberikan perolehan suara dengan selisih mencapai dua digit untuk kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Sangat manusiawi bila kemudian para pendukung kubu Prabowo-Sandi yang hingga hari H (pencoblosan) masih sangat yakin akan memenangkan kontestasi Pemilu-Pilpres kali ini, merasa terpukul dan kecewa berat. Maka pernyataan sikap yang menilai bahwa hasil hitungan cepat merupakan bagian dari strategi pemenangan kubu 01 yang penuh kecurangan, disuarakan secara lantang. Dari Posko pemenangan kubu 02 di Kartanegara, Kebayoran Baru, dikumandangkan suara perlawanan yang tidak mengakui hasil perhitungan cepat. Bahkan Prabowo sempat memproklamirkan diri sebagai Presiden terpilih versi kubu 02.

Protes ini dilakukan karena pemilu yang dinyatakan penuh akan kecurangan terstruktur dan masif, tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilu yang bebas, langsung, jujur dan adil. Puncak kekecewaan terjadi pada 21-22 Mei di mana kerusuhan massal telah melumpuhkan Ibukota selama hampir 3 hari penuh. Korban nyawa pun berjatuhan. Amok massa mereda setelah kubu prabowo Sandi resmi menyatakan akan melayangkan gugatan kepada KPU secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan kata lain, kubu Prabowo menuju Mahkamah Konstitusi dengan tema besarnya: MENUNTUT KEADILAN! Tema pengantarnya adalah tuntutan akan keterbukaan dan kejujuran.

Hal inilah yang membuat saya tertunduk merenung. Ada perasaan haru dan rasa hormat yang begitu membaur dengan rasa sedih dan prihatin  yang mendalam. Pasalnya, karena Prabowo dan Sandi telah melangkah untuk mencari sesuatu yang justru telah lama hilang. Dihilangkan oleh pilihan sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang merembet dan membuahkan hasil sebuah penyelenggaraan pemilu yang memiliki karakter dan wajah yang sama.

Seperti kita ketahui bersama, masalah keadilan dan kejujuran merupakan sesuatu yang justru sangat dirindukan kehadirannya selama berpuluh tahun oleh rakyat kebanyakan di negeri ini. Jokowi yang dengan kekuasaannya telah  berusaha sangat keras berjuang menghadirkan impian rakyat tersebut; harus rela menerima lembaran rapot yang dipenuhi daftar nama para koruptor dan sejumlah praktik kejahatan terhadap negara.

Dengan kata lain, KEADILAN dan KEJUJURAN yang diharap akan  melahirkan penyelenggaraan pemerintahan  yang jujur, bersih, dan adil (Clean Goverment dan Good Governance) masih merupakan wacana dan bahkan sebuah utopia yang menyakitkan. Menyangkut pertanyaan; siapa sih yang bisa bersih dan tidak curang? Benarkah masih ada yang terbuka, jujur, dan adil? Pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada kedua Paslon Capres-Cawapres kubu 01-02, tapi justru diberlakukan pada setiap lembaga dan individu penyelenggara negara termasuk  dalam kaitan pemilu.  

Bagaimana bisa jujur ketika kita semua telah membohongi diri kita sendiri sebagai bangsa yang konon beradab. Di satu sisi kita lantang berteriak-teriak tentang kesetiaan dan keharusan untuk tunduk pada amanat Pancasila dan UUD’45 (versi asli). Di sisi lain, kita berjamaah melegalisir Liberalisme sebagai pijakan dalam membangun sistem politik negara Pancasila. Dalam penyelenggaraan pemilu, lebih dahsyat lagi. Dipilih sebagai pijakan untuk membangun seluruh aturan main dan etika penyelenggaraan pemilu yang berangkat dari nilai-nilai (Hyper) Liberalisme yang super kebablasan!

Bagaimana ada keterbukaan, ketika membuka perilaku diri yang menyimpang akan berakhir dengan mengundang musibah bagi dirinya. Beruntung Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai cara membuka ketertutupan kinerja yang korup dan sarat perilaku yang menyimpang. Sebelum ketahuan dan tertangkap basah, dari atas sampai bawah tetap asyik berkolaborasi melakukan ‘Korupsi Berjamaah’. Dalam situasi dan kondisi mental korup yang parah ini, jangan pernah berharap keadilan akan  dapat ditegakan.

Rasanya apa yang saya ungkapkan merupakan persoalan dasar yang dapat dibaca pada lembaran pertama dari buku pintar ‘membangun masyarakat Pancasila yang sehat dan benar’! Sehingga dalam menanggapi kasus gugatan Kubu 02 menyoal hasil Pemilu-Pilpres 2019, bagi saya merupakan langkah baik-baik saja walau hanya sebatas langkah politik praktis yang parsial dan tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Karena seluruh gerak penuntutan yang dilakukan Prabowo cs, saya nilai hanya sebagai langkah yang  masih berada dalam ruang yang sepenuhnya menyoal ‘akibat’, bukan ‘penyebab’!

Siapa pun yang akan memenangkan persidangan di MK kelak, kita masih akan mengalami hal yang sama walau tak serupa pada pemilu berikutnya. Selama ketidak jujuran, keterbukaan, dan keadilan tidak dimanifestasikan secara nyata dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara; selama itu pula kita akan terus begini.

Intinya, selama Pancasila tidak diperlakukan secara jujur dan terbuka --yang atas nama keadilan memberlakukan amanat pembukaan UUD’45 dalam kehidupan kita sebagai bangsa, maka selama itu pula kita akan lemah dan tak mempunyai kepastian pijakan membangun sebuah bengsa yang besar dan kuat!

Dengan kata lain, ketika bangsa ini tidak dibangun berdasarkan NATUR dan KULTUR nya sendiri, kita seperti tengah membangun sebuah bangunan bertingkat di atas gundukan pasir. Sehingga ketika badai datang, semua akan porak poranda dan bahkan sirna menghilang tanpa bekas, kecuali cerita indah tentang Indonesia ‘tempo doeloe’.

Sebelum sangat terlambat, maka jujur dan terbukalah untuk mengakui bahwa kita tengah berjalan di track yang salah. Tentunya dalam kaitan membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan UUD’45. Inilah yang saya nyatakan sebagai kejujuran dan keterbukaan yang mendasar dan substansial. Selebihnya, tidak lebih hanya merupakan bitter comedy (komedi pahit) dan pembodohan yang berkelanjutan.***

Sumber : Watyutink

Read more

Kejaksaan Kuansing Dalami Dugaan KKN Internet Desa

Kejaksaan Kuansing Dalami Dugaan KKN Internet Desa

Mei 27, 2019

Foto : Kajari Kuansing, Hari Wibowo

REPUBLIKRIAU.ID - Banyaknya keluhan dan keberatan yang masuk mendorong Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Kuantan Singingi ( Kuansing), Riau semakin serius mendalami program internet desa di Kuansing yang dikelola pihak ketiga untuk memastikan ada tidaknya dugaan tindak pidana KKN.

"Kita akan pelajari kontrak dan pola kerjasamanya seperti apa, dasarnya apa karena ini menggunakan dana negara,"kata Kajari Kuansing, Hari Wibowo, Senin ( 20/5/2019) lalu.

"Ya karena banyak informasi dan keluhan yang Kita dengar soal ini,"lanjut Hari.

Begitu juga apa hak dan kewajiban desa dalam kerjasama ini serta cara menetapkan besaran anggaran yang tertuang dalam kerjasama.

Karena itu katanya selain akan pro aktif kelapangan juga akan memanggil pihak terkait baik dari pihak ketiga dan perangkat desa serta warga.

"Kalau ada yang dimintai keterangan ya pro aktif. Ada tidaknya dugaan praktek KKN tentu setelah permintaan keterangan selesai,"ujar Hari.***

Sumber : Kuansing Terkini

Read more